Peta Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This study aims to determine a comparative map of local financial capacity of Kerinci Regency Government and Sungai Penu Municipality in Jambi, taking into account share and growth values and using the quadrant method. Based on the survey results, Kerinci County is known to be located in the third quadrant and is classified as an independent prospective region. In addition, the region faces difficulties in exploring resource potential within the region as it relies on central government support. Quadrant III is characterized by PAD and DBH playing a major role in financing overall spending, but with the opportunity to experience declines due to lower growth rates. Sungai Penuh City belongs to the first quadrant classified as an independent potential region, but this quadrant is characterized by high market share and high growth value. Therefore, local governments are expected to maintain local independence in order to reduce their dependence on localities to achieve full local autonomy.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
An author  who publishes in the  Jurnal Manajemen Teknologi agrees to the following terms:
- Author retains the  copyright and grants the journal the right of first publication of  the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Author is  able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book)with the  acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Author is  permitted and encouraged to post his/her  work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).
Jurnal Ekonomi Manajemen Teknologi (EMT) KITA by http://journal.lembagakita.org/index.php/emt/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Rudy, B. (2012). Ekonomika otonomi daerah. Edisi Pertama Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Bappenas. (2003). Strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati indonesia 2003- 2020 [dokumen nasional]. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Bappenas. (2007). Studi Evaluasi Pemekaran Daerah. Jakarta : BRIDGE.
Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2006). Akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A. (2001). Anggaran Daerah Dan Fiscal Stress Studi Kasus Pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta.
Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
Haryanto, J. T. (2017). Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA dan Non-SDA di Era Desentralisasi Fiskal Studi Kasus: Penggunaan Metode Kuadran. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 8(2), 103-116. DOI: http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v8i2.821.
Peraturan Pemerintah No 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungg jawaban Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Atas Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 6.
Samora, R. (2010). Peta kemampuan keuangan daerah pada pemerintahan kota dan kabupaten se-Jawa dan Bali tahun 2004-2008: Metode kuadran. Jurnal Akuntansi Kontemporer, 2(1). DOI: https://doi.org/10.33508/jako.v2i1.437.
Soeharjoto. (2018). Kemampuan Dan Kinerja Keuangan Provinsi Kalimantan. URL: Http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/ AKUNTABEL.
Suryani, N. (2014). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Dikeluarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Studi Pada Kabupaten dan Kota se-Sumatera). Jurnal Akuntansi, 2(1).
Tambunan, T. (2001). Perekonomian Indonesia. Teori dan Temuan Empiris Jakarta: Ghalia Indonesia.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.