Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Opd Provinsi Sumatera Selatan
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Provinsi Sumatera Selatan. Sampel pada penelitian ini dikhususkan hanya Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perencanaan. Data penelitian menggunakan data primer. Data penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 75 responden. Teknik analisis data regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Kinerja dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintan Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Kinerja, Anggaran, Pelaporan, SPIP.
Article Details
References
Evaranus. 2020. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Abdul Halim , Muhammad Syam Kusufi. 2016, Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat ibadah. Jakarta : Salemba Empat.
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Fuad, M., Edy, S dkk. 2020. Anggaran Perusahaan Konsep dan Aplikasi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahaun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Priyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Sidoarjo: Zifatama Publishing
Putra. 2017. Determinan Akuntabilitas Kineja Pemerintah Di Kabupaten Lombok Barat. Skripsi. Program Magister Akuntansi Universitas Mataram
Sasongko dan Parulian. 2018. Anggaran. Jakarta: Salemba Empat
Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet.
Tania dan Indrawati. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Wahyuni, S. 2019. Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (studi kasus desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meda. Medan.
Welly. 2021. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
Yudi. 2018. Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Permerintah Kota Makassar. Skripsi. STIEM Bongaya Makassar